19 April 2016, 09:32 AM
Kemelut reklamasi pantai Teluk Jakarta semakin panas dan akhirnya pemerintah pusat melalui Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta.
"Saya terima kasih kepada Menko Maritim, KLHK, KKP supaya polemik ini selesai. Kita sepakat reklamasi, tak ada yang salah. Ini inisiatif baik dari Menko. Kalau enggak, saya diserang melulu," ujar Ahok di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016) seperti yang ditulis pada liputan6.com.
Ahok menilai, selama ini pelaksanaan megaproyek itu terdapat tumpang tindih peraturan. Meski semula takut akan gugatan karena penghentian reklamasi, kini Ahok mengaku tak khawatir lagi karena sudah ada dukungan dari kementerian.
Rizal Ramli menjawab ketakutan akan adanya gugatan dari para pengembang. "Nggak usah khawatir. UU jelas, siapa yang berani gugat Rizal Ramli? Pak Ahok bisa fokus ke keputusan, kali ini ada landasan hukum. Jangan khawatir," kata Rizal.
Sementara itu sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mempertanyakan dasar hukum permintaan penghentian sementara reklamasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ditanggapi dengan tertawa kecil. Menurut JK, kalau tidak melawan dan melontarkan argumen bukan Ahok namanya.
"Kalau bukan begitu, bukan Ahok," ujar JK sembari tertawa kecil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Menurut JK, terkait reklamasi butuh proses yang harus dilalui di kementerian terkait, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Koordinasi antar-instansi sangat diperlukan untuk memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi.
"Reklamasi memang tidak dilarang. Silakan laksanakan yang diperbolehkan, dan jangan membangun yang dilarang oleh undang-undang," kata JK.
Sumber: http://news.liputan6.com/
"Saya terima kasih kepada Menko Maritim, KLHK, KKP supaya polemik ini selesai. Kita sepakat reklamasi, tak ada yang salah. Ini inisiatif baik dari Menko. Kalau enggak, saya diserang melulu," ujar Ahok di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016) seperti yang ditulis pada liputan6.com.
Ahok menilai, selama ini pelaksanaan megaproyek itu terdapat tumpang tindih peraturan. Meski semula takut akan gugatan karena penghentian reklamasi, kini Ahok mengaku tak khawatir lagi karena sudah ada dukungan dari kementerian.
Rizal Ramli menjawab ketakutan akan adanya gugatan dari para pengembang. "Nggak usah khawatir. UU jelas, siapa yang berani gugat Rizal Ramli? Pak Ahok bisa fokus ke keputusan, kali ini ada landasan hukum. Jangan khawatir," kata Rizal.
Sementara itu sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mempertanyakan dasar hukum permintaan penghentian sementara reklamasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ditanggapi dengan tertawa kecil. Menurut JK, kalau tidak melawan dan melontarkan argumen bukan Ahok namanya.
"Kalau bukan begitu, bukan Ahok," ujar JK sembari tertawa kecil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Menurut JK, terkait reklamasi butuh proses yang harus dilalui di kementerian terkait, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Koordinasi antar-instansi sangat diperlukan untuk memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi.
"Reklamasi memang tidak dilarang. Silakan laksanakan yang diperbolehkan, dan jangan membangun yang dilarang oleh undang-undang," kata JK.
Sumber: http://news.liputan6.com/
