Agenda Pemerintahan tahun kedua Jokowi-JK adalah memberantas pungutan liar (pungli) dan ini mulai dipraktekkan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan mencopot jabatan 10 Kepala Sekolah di wilayahnya.
“Pemberhentian kepala sekolah ini bukan tanpa dasar, melainkan atas dasar laporan warga, ombudsman dan penyelidikan Inspektorat,” ujar Ridwan Kamil, Kamis (20/10).
Kepala sekolah yang dinyatakan diberhentikan dari jabatannya adalah, kepala SD Sabang, SD Banjarsari, SD Cijagra 1 dan 2, Kepala SMPN 2, SMPN 5, SMPN 13, SMPN 6, SMPN 7 dan SMPN 44.
Selain mereka yang diberhentikan dari jabatannya, ada juga yang diskorsing selama tiga bulan, dan kenaikan pangkatnya ditahan. Mereka yakni kepala SDN Soka, SDN Bina Harapan 1 dan 2, SDN Halimun, SDN Nilem, dan SDN Centeh.
“Jadi mereka kalau mau mengikuti tes kepala sekolah lagi, harus memulai tahapan dari awal, termasuk mengikuti sekolah kepala sekolah. Tapi itu juga akan menjadi prioritas terakhir. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu menjadi catatan buruk,” papar Emil.
Emil menambahkan, bahwa pencopotan kepala sekolah ini baru tahap awal. Pihaknya masih terus membuka pintu bagi masyarakat yang mau mengadukan tindaka serupa.
“Mudah-mudahan ini jadi shock therapy untuk semua pihak. Sehingga tidak melakukan kesalahan serupa,” harapnya. Jabatan-jabatan yang kosong sendiri, lanjut Emil, akan segera diisi oleh plt, untuk segera diisi kekosongannya.
Selain itu, ada juga kepala SMA dan SMK yang juga terkena sanksi. Hanya saja, karena kewenangan SMA/SMK sekarang ada di provinsi, untuk sementara Pemkot Bandung hanya bisa memberikan rekomendasi.
“Nanti akan kita lihat apakah sanksinya akan diberikan oleh gubernur, atau dikembalikan ke Pemkot Bandung. Mengingat pelanggaran dilakukan sebelum pelimpahan wewenang, sementara ditemukannya setelah pelimpahan,” tegasnya.
Sumber
-
“Pemberhentian kepala sekolah ini bukan tanpa dasar, melainkan atas dasar laporan warga, ombudsman dan penyelidikan Inspektorat,” ujar Ridwan Kamil, Kamis (20/10).
Kepala sekolah yang dinyatakan diberhentikan dari jabatannya adalah, kepala SD Sabang, SD Banjarsari, SD Cijagra 1 dan 2, Kepala SMPN 2, SMPN 5, SMPN 13, SMPN 6, SMPN 7 dan SMPN 44.
Selain mereka yang diberhentikan dari jabatannya, ada juga yang diskorsing selama tiga bulan, dan kenaikan pangkatnya ditahan. Mereka yakni kepala SDN Soka, SDN Bina Harapan 1 dan 2, SDN Halimun, SDN Nilem, dan SDN Centeh.
“Jadi mereka kalau mau mengikuti tes kepala sekolah lagi, harus memulai tahapan dari awal, termasuk mengikuti sekolah kepala sekolah. Tapi itu juga akan menjadi prioritas terakhir. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu menjadi catatan buruk,” papar Emil.
Emil menambahkan, bahwa pencopotan kepala sekolah ini baru tahap awal. Pihaknya masih terus membuka pintu bagi masyarakat yang mau mengadukan tindaka serupa.
“Mudah-mudahan ini jadi shock therapy untuk semua pihak. Sehingga tidak melakukan kesalahan serupa,” harapnya. Jabatan-jabatan yang kosong sendiri, lanjut Emil, akan segera diisi oleh plt, untuk segera diisi kekosongannya.
Selain itu, ada juga kepala SMA dan SMK yang juga terkena sanksi. Hanya saja, karena kewenangan SMA/SMK sekarang ada di provinsi, untuk sementara Pemkot Bandung hanya bisa memberikan rekomendasi.
“Nanti akan kita lihat apakah sanksinya akan diberikan oleh gubernur, atau dikembalikan ke Pemkot Bandung. Mengingat pelanggaran dilakukan sebelum pelimpahan wewenang, sementara ditemukannya setelah pelimpahan,” tegasnya.
Sumber
-
